One fact that cannot be denied of the Republic of Indonesia, whose 65th birthday we just recognized, is its religious diversity or complexity. We are divided up by thousands of islands large and small, but we are united by the same “sea.” We do live on different islands, but we can still share and dock at the same harbors.
We are born into various ethnicities, cultures and languages, but we also have a lingua franca that unites us: Indonesian. Additionally, we have a variety of religions and beliefs. Still, for a long time we have had a great tolerance for accepting compatriots of different religions.
Our constitution guarantees citizens the ability to worship according to the faith and religion that they follow. On the other hand, force and violence in the name of religion is not allowed.
In this regard, we feel concerned. After 65 years of independence, there are still some components of the nation that act outside the values that we have already agreed upon, i.e. the values that were put in place by the founding fathers back when they built Indonesia.
One example is the violence aimed at the place of worship and followers of Ahmadiyah in the regency of Kuningan in West Java at the end of this past July. The beatings of several members of the Batak Christian Protestant Church, who wanted to pray in Ciketing in the regency of Bekasi, on Aug. 8 is also evidence that there are still those who try to harm matters that we agree upon as a society and a nation.
What we regret about those two incidents is that state apparatuses — whether it was the provincial government or law enforcement — appeared unable to do anything, despite the fact that this violence occurred in front of their eyes. In the words of Din Syamsuddin, leader of PP Muhammadiyah, the state’s indifference allowed this violence to happen.
The implication of the state’s absence during that incident is very large: The law is not upheld, the people feel uncertain and we worry that violence in the name of religion will increase.
That is because the aforementioned indifference leads the groups committing that violence to feel that they are in the right. They don’t care that what they have done actually destroys freedom of religion, breaks the law and disturbs the harmony among religions that we have protected all this time.
We need to learn from the controversy over the plan to build a mosque near ground zero, where the tragedy of Sept. 11 occurred in New York. Some families of the victims killed in the attacks of the twin towers of the World Trade Center, who are also supported by a large portion of New Yorkers, oppose this plan. The reason is that this building is seen as insensitive toward the feelings of those who lost family members due to an attack by a radical Muslim group.
In the midst of that controversy, New York Mayor Michael Bloomberg, later supported by President Barack Obama, strongly reminded New Yorkers of the American values they greatly revere: the law and freedom of religion.
Bloomberg stated that every American is allowed to build a place of worship as long as that building is located at a place that is compatible with its zoning and is bought and built with legal funds.
Both Bloomberg and Obama warned citizens opposing the plan — mostly conservative Christian and Jewish groups — not to be trapped by a narrow point of view. It must be remembered that al-Qaida and other radical groups who carried out the 9/11 attacks do not represent Islam, which, in large part, has a moderate perspective.
We in Indonesia need leaders like Bloomberg and Obama who are brave enough to say what is right, even if it means opposing the point of view held by most of their constituents. The lofty values of the nation should not be defeated by group pressures or momentary concerns.
Salah satu fakta yang tak bisa ditolak dari negara Republik Indonesia yang kemarin kita peringati kelahirannya yang ke-65 adalah keberagaman atau kemajemukannya. Kita terpisah-pisah oleh ribuan pulau (besar dan kecil) tapi disatukan oleh ''laut'' yang sama. Kita memang berada di nusa yang berbeda tapi tetap bisa berlabuh dan berbagi di pelabuhan yang sama.
Kita terlahir dalam berbagai suku, adat istiadat, dan bahasa daerah tapi juga mempunyai lingua franca yang mempersatukan: bahasa Indonesia. Demikian juga, kita memiliki agama dan kepercayaan beragam. Namun, sejak dulu kita memiliki toleransi yang besar untuk menerima saudara-saudara yang berbeda agama.
Konstitusi kita menjamin warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan agama yang dianut. Sebaliknya, tidak boleh ada pemaksaan dan kekerasan atas nama agama.
Dalam kaitan inilah kita merasa prihatin. Setelah 65 tahun merdeka, masih ada sebagian komponen bangsa yang bertindak di luar nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Nilai-nilai yang diletakkan para pendiri bangsa (the founding fathers) saat mendirikan Indonesia dulu.
Yakni, kekerasan terhadap tempat ibadah dan para pengikut Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada pengujung Juli lalu. Demikian pula, pemukulan terhadap beberapa jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang hendak beribadah di Ciketing, Kabupaten Bekasi, 8 Agustus lalu, menjadi sebagian contoh bahwa masih ada yang mencoba mencederai hal-hal yang kita sepakati dalam bermasyarakat dan berbangsa.
Yang kita sesalkan, dalam dua peristiwa itu, aparat negara -baik pemerintah daerah maupun kepolisian- terkesan tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal, kekerasan tersebut terjadi di depan mata mereka. Dalam bahasa Din Syamsuddin, ketua umum PP Muhammadiyah, negara telah melakukan pembiaran sehingga kekerasan itu terjadi.
Implikasi ketidakhadiran negara dalam peristiwa itu sangatlah besar: tidak tegaknya hukum, perasaan ketidakpastian masyakat, dan yang kita khawatirkan adalah makin meningkatnya kekerasan atas nama agama.
Sebab, dengan pembiaran tersebut, kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan itu merasa dirinya benar. Tidak peduli apa yang mereka lakukan sebetulnya merusak kebebasan beragama, melanggar hukum, dan mengganggu kerukunan beragama yang selama ini kita pelihara.
Kita perlu belajar dari kontroversi rencana pembangunan masjid di dekat Ground Zero, tempat terjadinya tragedi 11 September 2001 di New York. Sebagian keluarga korban tewas serangan menara kembar WTC tersebut (yang juga didukung sebagian besar warga New York) menentang rencana itu. Alasannya, pembangunan tersebut dianggap tidak sensitif terhadap perasaaan mereka yang kehilangan anggota keluarga karena serangan kelompok Islam radikal.
Di tengah kontroversi itulah, Wali Kota New York Michael Bloomberg yang kemudian didukung Presiden Barack Obama tampil lantang mengingatkan warga New York agar kembali ke nilai-nilai Amerika yang sangat menjunjung hukum serta kebebasan beragama.
Bloomberg menyatakan, setiap warga Amerika bisa membangun tempat ibadah asal bangunan itu di tempat yang sesuai dengan zoning-nya serta dibeli dan dibangun dengan uang yang legal.
Keduanya mengingatkan agar warga yang menentang -umumnya kelompok konservatif Kristen dan Yahudi- tidak terjebak pada pandangan sempit. Harus diingat bahwa Al Qaidah atau kelompok radikal yang melakukan serangan 9/11 itu bukanlah representasi Islam yang sebagian besar berpandangan moderat.
Kita di Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Bloomberg dan Obama yang berani menyuarakan kebenaran, meski hal itu berarti bertentangan dengan pandangan sebagian besar ''konstituennya''. Nilai-nilai bangsa yang luhur seharusnya tidak boleh dikalahkan oleh tekanan kelompok atau kepentingan sesaat.
This post appeared on the front page as a direct link to the original article with the above link
.
It wouldn’t have cost Trump anything to show a clear intent to deter in a strategically crucial moment; it wouldn’t even have undermined his efforts in Ukraine.
It wouldn’t have cost Trump anything to show a clear intent to deter in a strategically crucial moment; it wouldn’t even have undermined his efforts in Ukraine.