It’s Time to Stop NATO Action in Libya

Published in Suara Merdeka
(Indonesia) on 1 July 2011
by (link to originallink to original)
Translated from by Nadia Bulkin. Edited by Andrew Schmidt.
The West’s interference, which began with NATO’s military attack on Libya, increasingly points in an uncertain direction. Efforts to end the regime of Moammar Gadhafi as soon as possible with a blitz attack failed. Up to this second Gadhafi’s reign still exists, and is ferociously and continuously quelling the opposition movement. In the meantime, his status as an international fugitive following the issuance of an arrest warrant from the International Criminal Court at the Hague in the Netherlands will apparently not solve the problems.

It cannot be denied that Gadhafi’s brutality in quelling the opposition is against principles of humanism. However, the military intervention of NATO — chiefly the United States, France and Britain — has also proved not to be the right course of action. The Arab League, which supported the UN resolution for a “no-fly zone” over Libya, diverted the attention of the world from the Arab peninsula to North Africa. While the world was fixated on Libya, the revolution in Bahrain was almost unnoticed.

The NATO military intervention even makes a repetition of the tragedies in Iraq and Afghanistan possible. The air attacks increasingly heighten the atmosphere of war between the two camps — that is, the regime in power and the opposition — while civilian activities are repressed. Mass displacement occurs as a result of the humanitarian disaster. Humanitarian interventions are also inhibited, due to the emergence of a battlefield between NATO, Gadhafi and the opposing militants. The climax of war, no matter what form it takes, is bound to be bad for the future of Libya. That is what distinguishes Libya from Egypt and Tunisia, the places where the people’s revolutions began reverberating and resulted in successful regime changes. There remains a lot of work to do post-revolution to erect pillars of democracy, which is another problem entirely that will still take months for Egypt and Tunisia. In Libya, it might be difficult for the international community to allow the slaughter of civilians to take place. However, this military intervention has changed the path of the struggle for a people’s democracy.

What’s happening now is a revolution versus a counter-revolution. The results can be predicted: Whoever “wins” this conflict will not be different from when Colonel Moammar Gadhafi emerged as the central leadership after winning the war against the regime in power in 1969.

It is not the seeds of democracy being sown, but rather candidates for tyranny that are being prepared on the battlefield. It is increasingly clear that NATO and the West in general must reformulate their approach to intervention, because the military option leads to a dead end.

Surviving the impasse with increasingly aggressive attacks could drag Libya into “Iraq Volume II.” The decision by the International Criminal Court to establish Gadhafi as an international fugitive should be used as a breakthrough maneuver to restart diplomatic intervention. The process to completely end military action must begin and work must then be handed over to diplomacy. The main goal is the demilitarization of the the political struggle in Libya, so that the democratic process does not take place under the barrel of a gun.


Campur tangan Barat, yang diwujudkan dengan serangan militer NATO terhadap Libia, semakin menunjukkan ketidakmenentuan arah. Upaya untuk sesegera mungkin mengakhiri rezim Muammar Gaddafi dengan serangan kilat gagal tercapai. Sampai detik ini kekuasaan Gaddafi masih eksis, dan dengan ganas terus menumpas gerakan oposisi. Sementara itu, penetapannya sebagai buron internasional dengan dikeluarkannya surat penangkapan dari Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda tampaknya juga tidak akan menyelesaikan masalah.

Tidak bisa disangkal, kebrutalan Gaddafi menumpas oposisi adalah langkah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Namun, intervensi militer oleh NATO, terutama Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris, terbukti juga bukan tindakan yang tepat. Langkah Liga Arab yang mendukung resolusi Perserikatan BangsaBangsa tentang `'zona larangan terbang'' terhadap Libia, ternyata malah mengalihkan perhatian dunia dari Jazirah Arab ke Afrika Utara. Ketika perhatian dunia terpaku pada Libia, revolusi di Bahrain nyaris tak terdengar.

Intervensi militer NATO justru berkemungkinan mengulang kembali tragedi di Irak dan Afghanistan. Serangan-serangan udara semakin meningkatkan atmosfer peperangan di antara dua kubu, yakni rezim penguasa dan kubu oposisi, sementara aktivitas warga sipil terbelenggu. Terjadi demobilisasi massa yang berakibat pada bencana kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan pun ikut terhalang akibat munculnya medan-medan pertempuran antara NATO, Gaddafi, dan militer oposisi. Klimaks dari peperangan, apa pun bentuknya, bakal buruk bagi masa depan Libia. Itulah yang menjadikan Libia berbeda dari Mesir dan Tunisia, tempat awal revolusi rakyat menggema dan menunjukkan hasil dengan penggulingan rezim. Bahwa pascarevolusi itu masih ada pekerjaan besar untuk menegakkan pilar-pilar demokrasi, hal itu adalah persoalan lain lagi dan masih butuh waktu berbulan-bulan bagi Mesir dan Tunisia untuk mewujudkannya. Di Libia, mungkin sulit bagi komunitas internasional untuk membiarkan pembantaian terhadap warga sipil, namun intervensi militer kini telah mengubah elan perjuangan demokrasi rakyat.

Yang terjadi sekarang adalah revolusi versus kontrarevolusi. Akibatnya bisa diramalkan, siapa pun “pemenang“ konflik ini tidak akan berbeda dari ketika Kolonel Muammar Gaddafi tampil pada tampuk kekuasaan setelah memenangi peperangan melawan rezim berkuasa pada 1969.

Bukan benih-benih demokrasi yang disemai, melainkan calon-calon tiran yang sedang dipersiapkan dalam laga peperangan itu. Semakin jelas NATO dan Barat pada umumnya harus merumuskan ulang langkah intervensi mereka, karena opsi militer telah berada pada jalan buntu.

Bertahan pada kebuntuan itu dengan memaksakan serangan yang makin agresif, bisa menyeret Libia menjadi “Irak jilid II''. Keputusan Mahkamah Internasional yang menetapkan Gaddafi sebagai buron internasional seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai manuver terobosan untuk memulai kembali intervensi diplomasi. Proses mengakhiri aksi militer secara total harus dimulai dan menyerahkan pekerjaan selanjutnya pada diplomasi. Tujuan utamanya adalah demiliterisasi perjuangan politik di Libia agar proses demokrasi tidak berlangsung di bawah senapan.
This post appeared on the front page as a direct link to the original article with the above link .

Hot this week

Guatemala: Fanaticism and Intolerance

El Salvador: The Game of Chess between the US and Venezuela Continues

Singapore: The Assassination of Charlie Kirk Leaves America at a Turning Point

Taiwan: Trump’s Talk of Legality Is a Joke

Japan: US Signing of Japan Tariffs: Reject Self-Righteousness and Fulfill Agreement

Topics

Spain: Charlie Kirk and the Awful People Celebrating His Death

Germany: Trump Declares War on Cities

Japan: US Signing of Japan Tariffs: Reject Self-Righteousness and Fulfill Agreement

Russia: Trump the Multipolarist*

Turkey: Blood and Fury: Killing of Charlie Kirk, Escalating US Political Violence

Thailand: Brazil and the US: Same Crime, Different Fate

Singapore: The Assassination of Charlie Kirk Leaves America at a Turning Point

Germany: When Push Comes to Shove, Europe Stands Alone*

Related Articles

Indonesia: Trump’s 19% Tariffs: How Should We Respond?

Portugal: Kissinger: Beyond Good and Evil*

India: When Biden’s Away

U.A.E.: Why Xi and Biden’s G-20 Meeting Was a Masterclass in Deescalation