Behind the Reasons the U.S. Spies on Indonesia

Published in Inilah.com
(Indonesia) on 27 August 2011
by Derek Manangka (link to originallink to original)
Translated from by Nadia Bulkin. Edited by Jennifer Pietropaoli.
WikiLeaks is once again breaking into the contents of several, secret diplomatic wires from the United States Embassy in Jakarta to Washington. At first glance, it’s as if the report by that U.S. embassy exposed Indonesia’s scandals to the international forum.

It’s as if Wikileaks should be commended for uncovering information that could threaten the unity of the Republic of Indonesia. It’s not surprising that the Indonesia’s People’s Representative Council immediately asked the U.S. not to meddle in the affairs of the Indonesian state.

Truthfully, if we understand the mission of Wikileaks — that is, the promotion of openness — then anything uncovered by WikiLeaks is still within the boundaries of its mission. The WikiLeaks report enlightened us on the U.S. perspective toward the Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) government, as well as the political developments in Indonesia.

The problem is that the report by the U.S. Embassy in Jakarta has come to be seen as unnatural because of the way our perspective differs from what is seen in that report. It’s as though whatever the U.S. embassy in Jakarta does appears as a violation of diplomatic ethics.

That U.S. Embassy report would be something we should make an issue of, if the report had not been directed toward the U.S. government. By sorting through which members of SBY’s cabinet are pro-America, WikiLeaks has revealed a secret that cannot be known by anyone in Indonesia. This view is clearly wrong!

Why? Whatever view or opinion the U.S. Embassy has about the structure of SBY’s cabinet, it is the right of that country to hold that opinion. Of course, there are issues of a sensitive nature, such as what caused Defense Minister and Lieutenant General Sjafrie Sjamsoeddin to be banned by Washington from entering the U.S., an issue we need to view in a rational and objective way.

The report allows us to obtain a clear picture of Washington’s policy toward that General of the Army Special Forces Command. But Washington’s verdict toward the defense minister does not have to become a reference. At the same time, the comments about potential candidates and the various persons with the potential to become president in the 2014 presidential election are nothing new, from the lens of Indonesian politics.

Anyone who follows political activities must agree that figures like Hatta Rajasa and Aburizal Bakrie really are planning to go in that direction. The U.S. embassy assessment would have been very different, if this event took place when Indonesia’s political system was still in the same situation as it was in the New Order era.

Furthermore, for those who understand the mission of foreign delegations, it is fitting for the U.S. delegation in Jakarta to create a report in accord with their mission and priorities for the headquarters in Washington. United States officials in Washington surely have limited information about developments in Indonesia. So it becomes the duty of the U.S. Embassy or even the ambassador in Jakarta to provide a layout of Indonesia, according to Washington’s point of view.

Even if the opinion in that report makes the impression that SBY’s cabinet has various ministers who are close to Washington, as well as some that are considered not to be close, that is natural and legitimate.

The layout does not have to be seen as pinpointing ministers who are supposed to be unofficial agents of the U.S. in Indonesia or those who are traitorous sons and daughters because they are ready to become agents of the U.S. or the CIA.

On the other hand, those who are opposed by Washington are considered national heroes and patriots. We should receive both as nothing more serious than input. However, we have to believe that each person who was chosen as a member of the cabinet still has a strong sense of nationalism and that they love Indonesia more than any other country.

However, the report by the U.S. Embassy represents a big problem if its contents do, for example, ask Washington to do away with the legitimate government in Indonesia, to execute ministers that oppose the U.S., or to help supply weapons and money for separatist movements in Indonesia.

One other thing that must be understood is that the diplomatic cable reports released by WikiLeaks were not limited to just one country. WikiLeaks included diplomatic reports of all the U.S. embassies in the world. The report about Indonesia was only one of thousands of WikiLeaks reports, in which similar accounts were also made regarding other countries.

Another issue that we should acknowledge is that our embassies in other countries certainly might do things that resemble that of the U.S. Embassy in Jakarta, but those reports have not received the attention of the WikiLeaks editor. Indonesia does not receive much attention from the young Australian’s website, because Indonesia’s diplomatic influence is not strongly felt by other countries.


Wikileaks kembali membongkar isi sejumlah kawat rahasia diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ke Washington. Sepintas, laporan Kedubes AS itu seolah membuka aib Indonesia ke forum internasional.

Seolah-olah, Wikileaks sangat berjasa mengungkap informasi yang mengandung hal-hal mengancam keutuhan NKRI. Tidak heran bila pihak DPR-RI serta merta meminta agar AS tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Sesungguhnya kalau kita pahami misi Wikilleaks, yaitu mempromosikan keterbukaan, maka apa yang diungkap Wikileaks, masih dalam koridor misinya. Laporan Wikileaks itu memberi pencerahan kepada kita, bagaimana cara pandang AS terhadap pemerintahan SBY serta perkembangan politik yang ada di Tanah Air.

Persoalannya laporan Kedubes AS di Jakarta itu menjadi sesuatu yang dilihat tidak wajar, karena cara pandang kita yang berbeda dalam melihat laporan tersebut. Sehingga seakan-akan apa yang dilakukan oleh Kedubes AS di Jakarta, merupakan pelanggaran atas etika diplomasi.

Laporan Kedubes AS itu patut kita persoalkan, apabila laporan itu tidak ditujukan kepada pemerintah AS. Dengan memilah-milah siapa anggota Kabinet dalam Pemerintahan SBY yang pro Amerika, Wikileaks seolah telah membuka rahasia yang tidak bisa diketahui oleh siapapun di Indonesia. Pandangan ini jelas keliru!

Mengapa? Apapun pandangan atau opini Kedubes AS tentang susunan kabinet dalam pemerintahan SBY, merupakan hak negara itu berpendapat demikian. Bahwasanya ada hal yang bersifat sensitif seperti apa yang menyebabkan Wakil Menhan Letjen Sjafrie Sjamsuddin dicekal oleh Washington, kita perlu melihatnya secara proporsional dan obyektif.

Artinya kita memperoleh gambaran yang jelas tentang kebijakan Washington terhadap jenderal Kopassus itu. Tetapi vonis Washington terhadap Wamenhan, tidak harus menjadi acuan.
Sementara ulasan tentang sejumlah nama yang berpotensi menjadi Presiden dalam Pilpres 2014 atau mereka yang sedang bersiap-siap menjadi calon, dari kacamata politik Indonesia, bukanlah hal yang sangat baru.

Siapapun yang mengikuti kegiatan politik para politisi pasti setuju bahwa tokoh-tokoh seperti Hatta Rajasa dan Aburizal Bakrie memang sedang berancang-ancang ke sana. Penilaian Kedubes AS akan sangat berbeda nilainya, apabila hal ini terjadi ketika sistem politik Indonesia masih sama dengan situasi di era Orde Baru.

Lagi pula bagi yang paham tentang misi sebuah perwakilan asing, wajar apabila perwakilan AS di Jakarta membuat laporan sesuai misi dan kepentingannya ke kantor pusat di Washington.
Para pejabat tinggi AS di Washington, pasti memiliki keterbatasan atas info dan perkembangan Indonesia. Sehingga menjadi kewajiban Kedubes AS ataupun Dubes-nya di Jakarta untuk membuat pemetaan tentang Indonesia, menurut cara pandang Washington.

Kalaupun opini yang ada dalam laporan tersebut mengesankan dalam Kabinet SBY terdapat sejumlah menteri yang dekat dengan Washington, dan mereka yang dianggap tidak dekat, hal tersebut wajar dan sah-sah saja.

Pemetaan tersebut tidak harus dilihat bahwa para menteri yang dimaksud merupakan agen tidak resmi AS di Indonesia. Atau mereka merupakan putera-puteri penghianat bangsa sebab mereka bersedia menjadi agen AS atau CIA.

Sebaliknya mereka yang dimusuhi oleh Washington merupakan pahlawan dan patriot bangsa. Dua-duanya patut kita terima sebagai sebuah masukan semata. Bagaimanapun kita harus percaya, setiap orang yang dipilih sebagai anggota kabinet masih tetap memiliki perasaan nasionalisme yang kuat. Sehingga mereka lebih mencintai Indonesia dari pada negara lainnya.

Namun, laporan Kedubes AS itu menjadi sebuah persoalan besar apabila isinya misalnya meminta Washington agar menyingkirkan pemerintahan yang sah di Indonesia, mengeksekusi para menteri yang berseberangan dengan AS atau membantu persenjataan dan keuangan bagi gerakan separatis di Indonesia.

Dan satu hal lagi yang perlu dipahami, laporan-laporan kawat diplomatik yang dibocorkan Wikileaks, tidak terbatas pada satu negara semata. Yang dirangkum oleh Wikileaks adalah laporan diplomatik seluruh Kedubes AS di dunia. Laporan tentang Indonesia, hanya satu dari ribuan laporan Wikileaks - dimana nada yang sama juga terjadi atau dilakukan pada negara lain.

Hal lain yang patut kita akui, KBRI kita di negara lain, sebetulnya (mungkin) melakukan hal serupa dengan Kedubes AS di Jakarta, tetapi laporan itu tidak mendapat perhatian oleh Redaktur Wikileaks. Indonesia tidak diperhatikan oleh website ciptaan pemuda Australia ini, karena pengaruh diplomasi Indonesia, tidak dirasakan oleh negara-negara lain.
This post appeared on the front page as a direct link to the original article with the above link .

Hot this week

Poland: Marek Kutarba: Donald Trump Makes Promises to Karol Nawrocki. But Did He Run Them by Putin?

Mexico: Urgent and Important

Austria: The US Courts Are the Last Bastion of Resistance

       

Taiwan: Trump’s Talk of Legality Is a Joke

Germany: We Should Take Advantage of Trump’s Vacuum*

Topics

Germany: We Should Take Advantage of Trump’s Vacuum*

Sri Lanka: Qatar under Attack: Is US Still a Reliable Ally?

Taiwan: Trump’s Talk of Legality Is a Joke

Austria: The US Courts Are the Last Bastion of Resistance

       

Poland: Marek Kutarba: Donald Trump Makes Promises to Karol Nawrocki. But Did He Run Them by Putin?

El Salvador: The Game of Chess between the US and Venezuela Continues

Austria: Donald Is Disappointed in Vladimir

Austria: If This Is Madness, There is a Method to It

Related Articles

Indonesia: Trump’s 19% Tariffs: How Should We Respond?

Portugal: Kissinger: Beyond Good and Evil*

India: When Biden’s Away

U.A.E.: Why Xi and Biden’s G-20 Meeting Was a Masterclass in Deescalation