Not Just about Tolerance

Published in Koran Tempo
(Indonesia) on 23 August 2010
by A. Bakir Ihsan (link to originallink to original)
Translated from by Nadia Bulkin. Edited by Heidi Kaufmann.
"Our capacity to show not merely tolerance, but respect towards those who are different from us …" (Barack Obama, August 13, 2010).

Diversity does not only need tolerance. Respect for differences is a different road that harmonizes pluralism. Obama’s words giving support to the construction of a mosque near ground zero, which is opposed by some American citizens, is a response that overcomes differences.

Respect toward Muslims as a minority (different) in America is a brave step in the middle of the trauma of the 9/11 tragedy and in a country that continues to stigmatize Islam as a threat. "As a citizen, and as president, I believe that Muslims have the same right to practice their religion as anyone else in this country," Obama continued.

Obama’s statement, communicated during the iftar welcoming Ramadan at the White House, represented an ideal discourse in the context of majority-minority relations. Majorities are truly a pillar for minorities to hang all their hopes on. Even in Indonesia, where the majority is Muslim, the voice and commitment for respecting differences should be heard clearly in the midst of religious diversity.

Valuing differences is a must in all religions. Historically, religion is presented as “that which is different.” The transformative mission of religion represents a response to a discriminatory social reality. Because of that, its presence offers equality that gives shelter for all social classes.

The latent problem of religion within the context of this equality is more about true hierarchy that is not subject to complaint against itself. This theological hierarchy has the potential to legitimize discrimination in all its forms, including hegemony that is legitimized in the name of holy texts.

This problem does not belong only to religion. Democracy, whose original mission was also emphasizing equality, faced the reality of social classes that were structurally bound by a value system (Leslie Lipson, 1964). Nevertheless, democracy is always capable of opening and correcting itself because the domain of its legitimacy is a citizenry that is relative, not God who is absolute.

Religion is faced with theological legitimacy so as to give birth to many interpretations that are sometimes “different” from each other. The existence of literal and contextual groups confront each other by interpreting religious holy texts that then impact aspects of religious diversity. At this point, sociopolitical problems occur that often create conflict. Conflict represents the actualization of differences based on domains of interpretation, not based on the essence of the religion itself.

It is as though violence is legitimized in the name of interpretations of the verses of God. Truth is always understood as a reality that is final, binary, linear and denies truths that are different. As a consequence, there is no place for that which is different. Here tolerance becomes important, as the basis for the creation of harmony.

Respect

Nevertheless, tolerance is not everything. Even if it is considered to be the answer key to discriminatory practices, tolerance can trap people in ambiguity and ambivalence. Moreover, in an indirect way, tolerance has the potential to nurture domination by the majority.

Harmony and stability are more guarded because minorities are not brave enough to be different. Minorities subordinate themselves to the majority. At this point, tolerance takes the shape of minority helplessness. As a consequence, all forms of discrimination toward minorities, including harassing statements, cannot be responded to in kind by minorities. In fact, in certain cases, deviation from minority rights is considered natural by the majority group. The attitude of silence, let alone tolerance, toward the hegemony of the majority represents agreement with the deviation from minority rights.

This tendency thrives alongside the symptoms of a majoritarian democracy. Democracy is construed to be a site of freedom that of course would give more advantages to the majority group and constrict space for minorities. Minorities become a threatened reality in the name of a majoritarian democracy — even though minorities essentially have the same rights to live together in diversity without subordination, let alone hegemony.

Because of this, strengthening majority-minority relations requires the will of all parties, especially the majority group, to move from the domain of tolerance to respect (partiality) toward those who are different (minorities). In a wider scope, there needs to be a greater allocation of space for minorities in the areas of the economy, politics and law, as well as society and culture so that they can actualize themselves as equal citizens.

A strong social and political commitment is required to respect those who are different (the others). If not, minorities will continue to be crushed by the illusion of equality and freedom in the name of democracy. This proves that tolerance within a democracy is not enough to nurture harmony.


"Our capacity to show not merely tolerance, but respect to those who are different from us" (Barack Obama, Jumat, 13 Agustus 2010).

Keberagaman tak hanya membutuhkan toleransi. Penghormatan atas yang berbeda merupakan jalan lain mengharmonikan kemajemukan. Ungkapan Obama yang memberi dukungan terhadap pembangunan masjid di dekat Ground Zero, yang ditentang sebagian warga Amerika Serikat, merupakan respons atas yang berbeda.

Penghormatan terhadap umat Islam sebagai minoritas (berbeda) di Amerika merupakan langkah berani di tengah trauma tragedi 11 September dan di sebuah negara yang telanjur menstigma Islam sebagai ancaman. "As a citizen, and as president, I believe that muslims have the same rights to practice their religion as anyone else in this country," Obama melanjutkan.

Pernyataan Obama yang disampaikan saat iftar (dinner) menyambut Ramadan di Gedung Putih itu merupakan tuturan ideal dalam konteks relasi mayoritas-minoritas. Mayoritas sejatinya menjadi tumpuan minoritas untuk menggantungkan segala harap. Pun, di Indonesia yang mayoritas muslim ini, suara dan komitmen untuk menghormati yang berbeda seharusnya terdengar terang di antara keberagaman umat beragama.

Menghargai yang berbeda menjadi kemestian semua agama. Secara historis, agama hadir sebagai "yang berbeda". Misi transformatif agama merupakan respons atas realitas sosial yang diskriminatif. Karena itu, kehadirannya menawarkan kesetaraan (ekualitas) yang memberikan ayoman bagi semua kelas.

Problem laten agama dalam konteks ekualitas tersebut lebih pada hierarki kebenaran yang tak terbantahkan pada dirinya. Hierarki teologis ini berpotensi dijadikan legitimasi yang mendiskriminasi dalam segala bentuknya, termasuk hegemoni yang terlegitimasi atas nama teks-teks suci.

Problem ini bukan hanya milik agama. Demokrasi, yang misi awalnya juga menekankan ekualitas, berhadapan dengan realitas kelas dengan sistem nilai yang mengikatnya secara struktural (Leslie Lipson, 1964). Namun demokrasi selalu mampu membuka dan mengoreksi diri karena ranah legitimasinya pada rakyat yang relatif, bukan pada Tuhan yang mutlak.

Agama berhadapan dengan legitimasi teologis sehingga melahirkan banyak ragam tafsir yang kadang "berbeda" satu dengan lainnya. Eksistensi kelompok literalis dan kontekstualis harus berhadapan dalam menafsir teks suci agama yang kemudian berdampak pada aspek sikap keberagamaan. Pada titik ini, problem sosio-politik terjadi yang tak jarang berbuah konflik. Konflik merupakan aktualisasi dari perbedaan pada ranah tafsir, bukan pada esensi agama itu sendiri.

Kekerasan seakan terabsahkan atas nama (tafsir) ayat-ayat Tuhan. Kebenaran selalu dipahami sebagai realitas yang final, biner, linear, dan menafikan kebenaran yang berbeda. Konsekuensinya, tak ada tempat bagi yang lain dan berbeda. Di sinilah toleransi menjadi penting sebagai landasan awal (batas) terciptanya harmoni.

Menghormati

Namun toleransi bukanlah segalanya. Kalaupun dianggap sebagai kunci jawaban atas praktek diskriminasi, toleransi bisa menjebak pada ambigu dan ambivalensi. Bahkan secara tidak langsung toleransi berpotensi merawat dominasi mayoritas.

Harmoni dan stabilitas terjaga lebih karena minoritas tak berani berbeda. Minoritas mensubordinasi diri pada mayoritas. Pada titik ini, toleransi menjelma sebagai bentuk ketakberdayaan minoritas. Akibatnya, diskriminasi terhadap minoritas dalam segala bentuknya, termasuk dalam bentuk ungkapan yang melecehkan, tak bisa direspons secara setara oleh minoritas. Bahkan dalam hal tertentu, deviasi atas hak-hak minoritas dianggap wajar oleh kelompok mayoritas. Sikap mendiamkan, apalagi mentoleransi, terhadap hegemoni mayoritas merupakan bentuk persetujuan atas deviasi hak-hak minoritas.

Kecenderungan tersebut tumbuh subur seiring dengan menggejalanya demokrasi mayoritarian. Demokrasi dimaknai sebagai ajang kebebasan yang tentu akan lebih banyak memberikan keuntungan bagi kelompok mayoritas dan menyempitkan ruang minoritas. Minoritas menjadi realitas terancam atas nama demokrasi mayoritarian. Padahal minoritas secara esensial memiliki hak yang sama untuk hidup bersama dalam keragaman tanpa subordinasi, apalagi hegemoni.

Karena itu, untuk memperkuat relasi mayoritas-minoritas diperlukan kehendak semua pihak, khususnya kelompok mayoritas, untuk beranjak dari ranah toleransi menjadi penghormatan (keberpihakan) terhadap yang berbeda (minoritas). Dalam lingkup yang lebih luas, perlu adanya pemberian ruang lebih pada minoritas baik secara ekonomi, politik, hukum, maupun sosial-budaya untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai warga negara yang setara.

Diperlukan komitmen sosial dan politik yang kuat untuk menghormati yang berbeda (the others). Kalau tidak, minoritas akan terus tergilas oleh kesetaraan (equality) dan kebebasan (liberty) semu atas nama demokrasi. Ini membuktikan, toleransi dalam demokrasi tak cukup untuk merawat harmoni.
This post appeared on the front page as a direct link to the original article with the above link .

Hot this week

Canada: Putin Is Negotiating Victory, Not Peace

United Kingdom: The Democrats Are in Deep Trouble in the US – and Labor Is on the Way to Joining Them

India: Will New US Envoy Help to Repair Ties under Threat?

Spain: Alaska, the Ideal Setting for Russia’s Ambition To Regain a Privileged Relationship with the United States

Guyana: Guyana’s Ongoing Subservience to the US, Jagdeo’s Really

Topics

Mexico: Trump and His Personal Style

El Salvador: Trump and Putin: Trying To Square the Impossible Circle in Ukraine

Canada: Putin Is Negotiating Victory, Not Peace

Hong Kong: Alaska Summit Heralds Change of Direction for Global Diplomacy

United Kingdom: The Democrats Are in Deep Trouble in the US – and Labor Is on the Way to Joining Them

Mauritius: The Empire Strikes Out

Trinidad and Tobago: US, Venezuela and the Caribbean: Diplomacy First

Turkey: Trump Turns Con-artistry into an Art Form

Related Articles

Indonesia: Trump’s 19% Tariffs: How Should We Respond?

Portugal: Kissinger: Beyond Good and Evil*

India: When Biden’s Away

U.A.E.: Why Xi and Biden’s G-20 Meeting Was a Masterclass in Deescalation