Politicization of Iran’s Nuclear Program

Published in Harian Analisa
(Indonesia) on 13 July 2015
by (link to originallink to original)
Translated from by Piti Irawan. Edited by Danielle Tezcan.
The latest deadline for Iran nuclear deal negotiations has passed. Iran and the world powers involved in the meetings have once again failed to reach an agreement and conclude the negotiations that have been going on for nearly 12 years. Distrust and political interests have made it very difficult for the negotiations to end with a solution that satisfies the opposing parties.

This was the second missed deadline since the breakthrough last April. The deadline was previously set on June 30, later extended to July 10, and, after this limit was exceeded the end of last week, it is not clear when the next one is going to be. Exceeding two deadlines sent a signal to the world that the breakthrough in April may be in vain and that it is possible the negotiations will drag on even longer without any certainty that a final agreement will be reached.

The difficulty of reaching an agreement and the issue of Iran’s nuclear program seem to be due to factors that are political, rather than nuclear-related, in nature. The fact that an agreement wasn’t reached is not surprising. The two opposing camps, Iran and the United States, found it very difficult to agree on the various items being negotiated. This is despite the fact that the other countries involved in the negotiations, the P5+1 group comprised of the United Kingdom, France, Russia, China and Germany, have expressed their optimism that a final agreement would soon be reached.

The U.S., influenced by the Israel lobby, is trying to prevent a nuclear agreement between Iran and the P5+1 from coming into effect without strict obligations with which Iran must comply. Indeed, the U.S. and Israel deeply distrust Iran and accused Tehran of making insincere promises when it consented to the nuclear deal. In the deal reached in April, Iran agreed to allow the International Atomic Energy Agency to conduct inspections and place its inspectors in suspected Iranian nuclear facilities. Iran was also willing to reduce their uranium enrichment activities, which the P5+1 suspected could be used to produce atomic weapons.

Apart from the U.S., the P5+1 nations commended Iran’s action. Washington, in line and in tune with Israel, did not see Iran’s willingness to compromise as an indication that a deal was imminent. Instead, it claimed that the move was Iran’s scheme to free itself from international sanctions while continuing to develop its nuclear program. With such misgivings, it is no wonder that Israel strongly opposed the deal last April, calling it a “setback” instead of “progress.”

The U.S. kept demanding that Iran put an end to its nuclear activities and allow inspections of not only their nuclear facilities, but also of their military installations, a demand Iran firmly rejected. Tehran considered this request far-fetched and beyond the issue at hand. Iran claimed that the demand was a political ploy by the U.S. made under the influence of Israel, the principal enemy of Iran.

Perhaps political factors play a bigger role in U.S. policy. If so, the same can be said of Iran. In Iran, both the government and the public view this issue not only as a nuclear issue but also as a political one. For Iran, its nuclear program is its right as a sovereign nation and foreign intervention on this issue is tantamount to an interference into its sovereignty. Most Iranians support the nuclear program, not necessarily because they agree with their government’s effort to build nuclear facilities, but rather because of their “indignation” over U.S. interference.

With such powerful political factors at play, it can be ascertained that a final agreement acceptable to all parties is going to be difficult to achieve. So easily can a deal be undone because of superficial issues and nonsensical suspicions. As long as political factors continue to be emphasized, an Iran nuclear deal will never be realized.


Politisasi Nuklir Iran

TENGGAT waktu bagi perundingan kesepakatan nuklir Iran kembali terlampaui. Iran dan sejumlah negara besar dunia yang terlibat dalam perundingan kembali gagal mencapai kata sepakat untuk merampungkan perun­dingan yang telah berlangsung hampir 12 tahun itu. Ke­tidakpercayaan serta kepentingan-kepentingan politik telah membuat perundingan ini sangat sulit untuk dia­khirinya dengan solusi yang memuaskan pihak-pihak yang berselisih.

Ini adalah tenggat waktu ke dua yang gagal dipenuhi sejak terobosan dicapai pada April lalu. Tenggat waktu sebelumnya ditetapkan pada 30 Juni, kemudian direvisi men­jadi 10 Juli, dan setelah batas waktu ini terlampaui akhir pekan lalu, belum jelas kapan tenggat waktu selanjutnya akan ditetapkan. Terlampauinya dua tenggat waktu ini kembali mengirim sinyal pada dunia bahwa te­ro­bosan kesepakatan yang telah dicapai pada April lalu itu akan sia-sia dan kemungkinan perundingan akan terseret semakin lama dengan kesepakatan akhir yang tak pasti akan dicapai.

Sulitnya mencapai kata sepakat dan isu nuklir Iran ini tampaknya lebih disebabkan faktor politik dibanding faktor nuklir itu sendiri. Tidak tercapainya kesepakatan ini sebenarnya pun sudah dapat ditebak. Dua kubu yang berseberangan: Iran dan Amerika Serikat (AS), memang teramat sulit untuk menyepakati berbagai poin yang dirundingkan. Padahal negara-negara lain yang terlibat dalam perundingan ini, apa yang di sebut dengan Kelompok P5+1 yang terdiri dari Inggris, Prancis, Russia, Tiongkok dan Jerman, telah menyatakan keoptimisan mereka bahwa kesepakatan akhir akan segera dicapai.

AS, dilatarbelakangi oleh lobi-lobi Israel, berusaha keras mencegah kesepakatan nuklir antara Iran dan P5+1 ditandatangi tanpa ada syarat ekstra keras diterapkan ter­hadap Iran. AS bersama Israel memang sangat tidak percaya pada Iran dan menuduh Teheran melakukan kompromi ‘pura-pura’ saat memberikan konsensus dalam kesepakatan nuklir. Dalam kesepakatan nuklir yang di­capai pada April lalu, Iran telah sepakat untuk mem­per­silahkan badan pengawas nuklir internasional (IAEA) untuk melakukan pemeriksaan dan menempatkan pengawas tetap di instalasi-instalasi nuklir Iran yang dicurigai. Iran juga bersedia mengurangi proses pengayaan urainium me­reka, yang dicurigai bisa diproses menjadi senjata atom.

Langkah Iran ini dipuji oleh semua negara P5+1 kecuali AS. Washington, senada dan seirama dengan Israel, belum melihat bahwa kesediaan Iran itu sebagai isyarat dicapainya kesepakatan nuklir tapi menyebutkan sebagai taktik Iran semata untuk melepaskan diri dari sanksi internasional tapi tetap terus melanjutkan program nuklir. Dengan kecurigaan ini maka tidak heran jika Israel menentang keras kesepakatan nuklir Iran pada April lalu dengan menyebutnya sebagai ‘kemunduran’ bukan ‘kemajuan’.

AS tetap menuntut Iran mesti sepenuhnya meng­hen­tikan aktivitas nuklir dan pemeriksaan terhadap nuklir Iran tidak terbatas pada lokasi fasilitas nuklir tapi juga mencakup pada pemeriksaan pada instalasi-instalasi militer Iran, permintaan yang dengan sangat tegas ditolak oleh Iran. Teheran menganggap permintaan AS itu mengada-ada dan melampaui persoalan nuklir. Iran menuduh permintaan ini sebagai siasat politik AS semata yang dilatarbelakangi oleh faktor Israel, musuh utama Iran.

Bila faktor politik lebih berperan dalam kebijakan AS itu, hal yang sama juga terjadi di Iran. Di Iran sendiri, baik pemerintah maupun publik, melihat isu nuklir ini tidak se­mata dari faktor nuklir saja tapi juga persoalan politik. Bagi Iran, program nuklir ini adalah hak mereka sebagai se­buah negara berdaulat dan campur tangan asing ter­hadap masalah ini sama artinya ikut campur atas masalah kedaulatan Iran. Sebagian besar rakyat Iran menyokong program nuklir ini bukan karena menyokong upaya pemerintahnya membangun fasilitas nuklir tapi lebih karena ‘kemarahan’ atas campur tangan AS dalam isu ini.

Dengan begitu kuatnya faktor politik dalam isu nuklir Iran ini maka dapat dipastikan kesepakatan akhir yang bisa diterima semua pihak akan sulit dicapai. Kesepakatan nuklir dengan mudahnya dibatalkan karena persoalan yang mengada-ada dan faktor kecurigaan yang tak masuk akal. Bila faktor faktor politik ini terus dikedepankan maka kesepakatan nuklir Iran akan tak pernah tercapai.
This post appeared on the front page as a direct link to the original article with the above link .

Hot this week

Switzerland: Trump’s Military Contingent in Los Angeles Is Disproportionate and Dangerous

   

Venezuela: The Devil in Los Angeles

Austria: Trump Is Playing with Fire. Does He Want the Whole House To Go up in Flames?

Spain: Trump-Musk: Affair, Breakup and Reconciliation?

Germany: Resistance to Trump’s Violence Is Justified

Topics

India: What if Trump Has Just Started Another ‘Forever War’?

Russia: Will the US Intervene in an Iran-Israel Conflict? Political Analyst Weighs the Odds*

Cuba: Summit between Wars and Other Disruptions

Germany: Resistance to Trump’s Violence Is Justified

Germany: LA Protests: Why Are So Many Mexican Flags Flying in the US?

Spain: Trump-Musk: Affair, Breakup and Reconciliation?

Switzerland: Trump’s Military Contingent in Los Angeles Is Disproportionate and Dangerous

   

Germany: If You’re Not for Him, You Should Be Afraid*

Related Articles

India: What if Trump Has Just Started Another ‘Forever War’?

Russia: Will the US Intervene in an Iran-Israel Conflict? Political Analyst Weighs the Odds*

Israel: Israel Sets Its Sights on Trump, and the Iranian Nuclear Facility Is Not the Only Reason

Austria: Trump Ignores Israel’s Interests during Gulf Visit

Israel: Trump’s National Security Adviser Forgot To Leave Personal Agenda at Home and Fell